 |
| Hari pertama penempelan stiker dilakukan di Kelurahan Handayani Mulya, Kecamatan Talang Ubi | Foto : Hits Sumsel |
PALI, HSC – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) turun langsung ke lapangan dengan menempel stiker di rumah penerima bantuan sosial (bansos). Cara ini dipakai untuk membongkar sekaligus merapikan data penerima yang dinilai masih banyak bermasalah, Jumat (19/12/2025).
Hari pertama penempelan stiker dilakukan di Kelurahan Handayani Mulya, Kecamatan Talang Ubi. Dari 32 rumah yang didatangi petugas, hanya 23 rumah yang bersedia ditempeli stiker. Sisanya, tujuh keluarga memilih graduasi atau mengundurkan diri sebagai penerima bansos, satu rumah kosong, dan satu lainnya tidak ditemukan.
Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten PALI, Metty Etika SE MSi, menyebut penempelan stiker ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk keterbukaan data sekaligus upaya mengajak publik ikut mengawasi penyaluran bansos.
“Kami ingin masyarakat ikut mengontrol. Kalau ada penerima yang sudah tidak layak atau datanya keliru, bisa langsung disampaikan,” kata Metty.
Menurut Metty, hingga 2025 persoalan data penerima bansos masih menjadi pekerjaan rumah besar. Penetapan penerima masih mengacu pada satu data terpadu nasional yang bersumber dari Regsosek BPS, DTKS, dan P3KE, namun integrasi data tersebut belum sepenuhnya mulus.
“Masih banyak ditemukan kesalahan, baik inclusion error maupun exclusion error. Artinya ada yang seharusnya tidak menerima tapi masih dapat, dan sebaliknya,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemasangan stiker diharapkan memberi efek kejut agar data penerima bansos lebih transparan dan akurat. Efeknya mulai terlihat, karena sejumlah penerima secara sukarela menyatakan mundur.
Dinsos PALI juga mengaitkan kegiatan ini dengan program graduasi bagi penerima PKH, BPNT, dan bantuan sosial lainnya. Graduasi disebut sebagai langkah strategis untuk mendorong kemandirian ekonomi warga.
“Graduasi bukan pencabutan hak, tapi pengakhiran bantuan bagi keluarga yang sudah mampu. Bisa atas kesadaran sendiri atau hasil evaluasi lapangan,” tegas Metty.
Ia menambahkan, bantuan sosial harus terus berputar agar bisa menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan. Karena itu, pemutakhiran data akan terus dilakukan bersama pemerintah desa dan kelurahan.
“Kami tidak tinggal diam. Target kami jelas, bansos harus transparan, adil, dan tepat sasaran,” pungkasnya.
