 |
| Rakor dipimpin langsung Gubernur Sumsel H Herman Deru bersama Wakil Gubernur Cik Ujang | Foto : Kiki Muba |
Palembang, HSC - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Sinergi Program Pengentasan Kemiskinan Se-Provinsi Sumsel Tahun 2026 di Griya Agung Palembang, Kamis (5/2/2026). Kegiatan ini dihadiri para kepala daerah se-Sumsel, termasuk Bupati Musi Banyuasin (Muba) H M Toha Tohet SH.
Rakor dipimpin langsung Gubernur Sumsel H Herman Deru bersama Wakil Gubernur Cik Ujang, serta dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPS Sumsel Muhammad Wahyu Yulianto, dan para bupati serta wali kota.
Dalam paparannya, Kepala BPS RI menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang 2025 tercatat sebesar 5,11 persen (year on year), sedikit di bawah target APBN 5,2 persen. Sementara pada triwulan IV 2025, ekonomi nasional tumbuh 5,39 persen, menjadi capaian kuartalan tertinggi sejak pandemi Covid-19.
Sementara itu, Kepala BPS Sumsel Muhammad Wahyu Yulianto menyebut persentase penduduk miskin di Sumsel per September 2025 berada di angka 9,85 persen, turun 0,30 persen poin dibandingkan Maret 2025. Jumlah penduduk miskin tercatat 898,24 ribu orang atau berkurang sekitar 21,4 ribu orang.
“Pertumbuhan ekonomi Sumsel mencapai 5,35 persen, tertinggi kedua di Pulau Sumatera setelah Kepulauan Riau. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di angka 3,59 persen,” kata Wahyu.
BPS Sumsel juga mengajak seluruh pemerintah daerah berpartisipasi aktif dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 sebagai basis penting perencanaan pembangunan.
Gubernur Sumsel H Herman Deru mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh kabupaten dan kota. Menurutnya, kinerja pembangunan daerah sangat mempengaruhi kinerja provinsi dan nasional.
“Data yang disampaikan menunjukkan Sumatera Selatan memiliki peran besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.
Ia juga meminta seluruh pemerintah daerah membuka akses seluas-luasnya bagi petugas sensus hingga tingkat RT dan RW demi memperoleh data yang akurat.
Di sela kegiatan, Bupati Muba H M Toha Tohet SH menyampaikan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Muba pada 2025 berhasil ditekan dari 12,88 persen menjadi 9,97 persen. Capaian ini menempatkan Muba pada kategori satu digit setelah lebih dari dua dekade berada pada tingkat kemiskinan tinggi.
“Program penanggulangan kemiskinan diarahkan pada peningkatan kesejahteraan penduduk miskin dan kelompok rentan, dengan pendekatan multiple interventions sesuai rekomendasi TNP2K,” ujar Toha.
Sejumlah program yang dijalankan Pemkab Muba antara lain menjaga stabilitas harga melalui TPID dan operasi pasar, bantuan sosial seperti Bantu Umak, Bakul Nasi, dan Jamkesda, serta peningkatan pendapatan masyarakat melalui program Pedas Nia, KUBE/UEP, Program Keluarga Maju, dan Jaminan Ketenagakerjaan Pakai Kelambu.
Selain itu, Pemkab Muba juga memperkuat akses layanan dasar, pembangunan infrastruktur, perbaikan kualitas perumahan, serta peralihan layanan listrik dari MEP ke PLN.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Muba turut menandatangani komitmen bersama untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
