PALI, HS – Dalam beberapa hari terakhir, wacana aksi damai yang digagas Fakar Lematang ramai dibicarakan masyarakat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Aksi tersebut sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 4 September 2025, di lima titik berbeda dengan tujuan menyuarakan aspirasi warga kepada pemerintah daerah.
Ketua Fakar Lematang PALI, Aka Choliq Darlin, sempat menyampaikan bahwa aksi ini digagas agar suara masyarakat bisa lebih didengar. Namun, sebelum rencana itu terealisasi, langkah berbeda justru diambil.
Pada Selasa (2/9/2025), bertempat di kantor bupati KM 10, Aka Choliq bertemu langsung dengan Bupati PALI, Asgianto, ST., dalam forum audiensi terbuka yang juga dihadiri Forkopimda. Hadir dalam kesempatan tersebut Kapolres PALI, Kajari, Ketua DPRD, Dandim, serta Ketua MUI Kabupaten PALI.
Melalui keterangan resminya, Bupati Asgianto menegaskan telah menerima seluruh aspirasi yang disampaikan. Ia menilai jalur komunikasi yang sehat menjadi kunci sehingga rencana aksi damai akhirnya dibatalkan.
“Alhamdulillah, hari ini kita sudah berdialog secara terbuka. Aspirasi masyarakat telah saya terima langsung. Dengan begitu, aksi yang semula akan digelar 4 September resmi dibatalkan,” ujar Bupati.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Forkopimda yang turut menjaga suasana tetap kondusif. “Kabupaten PALI saat ini sedang berbenah. Kondusifitas adalah modal utama agar pembangunan berjalan lancar dan percepatan kemajuan bisa terwujud,” tambahnya.
Di sisi lain, Ketua Fakar Lematang, Aka Choliq Darlin, mengungkapkan bahwa pihaknya memang sudah menyiapkan sejumlah poin tuntutan. Namun, dirinya menghormati sikap terbuka Bupati yang lebih dulu mengundang audiensi.
“Intinya kami ingin menyampaikan suara masyarakat. Aksi damai itu sebenarnya wadah agar kritik dan saran bisa didengar. Tapi karena Pak Bupati sudah mengambil inisiatif lebih dulu untuk berdialog, maka tuntutan masyarakat bisa tersampaikan tanpa harus turun ke jalan,” tegasnya.
Aka Choliq menilai langkah ini menjadi contoh baik dalam berdemokrasi. Menurutnya, komunikasi langsung antara masyarakat dan pemerintah harus terus dipelihara. “Kami mengapresiasi upaya ini. Semoga tradisi dialog terbuka semacam ini bisa terus menjadi budaya di PALI,” ujarnya.
Dengan adanya kesepakatan bersama tersebut, rencana aksi damai pada 4 September resmi dibatalkan. Pemerintah daerah bersama masyarakat sepakat menjaga stabilitas demi mendorong pembangunan Kabupaten PALI ke arah yang lebih baik.
