PALI, HS – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali digulirkan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), meski sebelumnya sempat menuai sorotan publik menyusul insiden dugaan keracunan akibat makanan yang didistribusikan. Kini, sejumlah sekolah mulai menerima kembali makanan dari program tersebut, namun kekhawatiran masyarakat terkait kualitas dan pengawasan makanan belum mereda.
MBG merupakan inisiatif dari pemerintah pusat yang bertujuan meningkatkan asupan gizi anak-anak sekolah. Namun dalam implementasinya, pelaksanaan program ini mendapat perhatian tajam, khususnya menyangkut keamanan dan kualitas makanan yang disajikan kepada siswa.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan PALI, Muhamad Kazrin Faruk, SKM, MM saat dikonfirmasi menegaskan bahwa Dinas Kesehatan tidak memiliki wewenang untuk memberikan izin atau melarang jalannya program MBG. “Kami tidak memberikan rekomendasi maupun larangan terkait pelaksanaan MBG, karena itu bukan wewenang Dinas Kesehatan, tetapi merupakan kewenangan pihak BGN,” jelas Faruk pada Selasa (15/7/2025).
Meskipun begitu, pihaknya telah memberikan peringatan kepada penyelenggara program, yakni SPPG, agar melakukan pengawasan lebih ketat terhadap kualitas makanan. Mulai dari pemilihan bahan baku hingga proses penyajian, semuanya harus memenuhi standar kebersihan dan kelayakan. “Kami sudah meminta pihak SPPG agar lebih serius dalam melakukan pengawasan internal, supaya kasus keracunan yang lalu tidak terulang,” tambahnya.
Faruk juga mengungkapkan bahwa saat penyelidikan kasus sebelumnya, tim dari P2P dan Kesehatan Lingkungan (Kesling) telah melakukan edukasi kepada para guru di sekolah. Guru diminta untuk mencicipi dan mencium aroma makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa. Jika terdeteksi ada bau atau rasa yang mencurigakan, maka makanan diminta untuk tidak disajikan.
Ia juga menekankan bahwa makanan dari program MBG hanya boleh dikonsumsi di lingkungan sekolah dan pada waktu yang telah ditentukan. Makanan tidak boleh dibawa pulang guna menghindari risiko konsumsi saat makanan sudah tidak layak.
Meski langkah antisipasi telah dilakukan, masyarakat masih merasa pengawasan di lapangan belum optimal. Minimnya pengawasan dari pemerintah daerah membuat kekhawatiran soal keamanan makanan tetap menjadi perhatian serius.
Kini, publik menantikan komitmen nyata dari para pihak terkait, termasuk penyelenggara dan pemerintah daerah, untuk menjamin bahwa program MBG tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga aman dan layak bagi para siswa.
